Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016). Oleh karena itu, terkait dengan segala perbedaan yang ada, Romi mengajak seluruh pihak, utamanya kaum muslim, agar memberikan kesejukan bagi kalangan masyarakat, karena kehadiran Islam adalah bukan hanya untuk umat Islam sendiri tetapi juga untuk seluruh umat manusia. "Pegangan kita adalah yang tercantum dalam konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, semua harus berjalan berdasarkan atas hukum, bukan atas dasar pemaksaan kehendak. Apalagi dengan menggunakan kekuatan massa. Hukum harus menjadi panglima di negara kita," ungkap Presiden. Pada kesempatan tersebut, Romi, sapaan akrab Ketua Umum PPP, mengingatkan keanekaragaman merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman tersebut, lanjutnya, seharusnya dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden Joko Widodo kembali mengingkatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Untuk itu, koridor bagi penyelesaian semua perbedaan pendapat adalah ketentuan hukum. "Kita perlu kembali kepada dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang menjadikan keanekaragaman itu sebagai kekayaan kita dan faktor perekat kita, bukan sebagai faktor pembeda kita. Itu hal yang paling prinsip karena kita adalah negara yang ber-bhinneka tunggal ika," ujarnya. Menhan: Belum Ada Laporan Makar Terkait Demo | Solid Gold"Belum (ada laporan tentang makar), kita kalau ngomong yang pasti benar, jangan sampai yang kata orang, fitnah nanti kan," kata Ryamizard.
Dia mengatakan, makar merupakan tindakan melawan hukum. Setiap orang harus mematuhi peraturan berlaku dan diharapkan tidak melakukan aksi yang mengganggu ketertiban. "Siapa pun yang makar itu tidak boleh terjadi di negara ini, tidak ada sejarah kita makar, kita negara hukum taat hukum. Jika memang terjadi, tindak tegas, Kementerian Pertahanan siap berhadapan dengan makar makar itu, siapa pun," ujar Ryamizard. Dia menegaskan sejauh ini tidak ada informasi tentang makar di balik rencana unjuk rasa 25 November 2016. "Saya tidak dengar itu (makar) ya. Intelijen saya tidak dengar itu," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, 22 November 2016, seperti dilansir Antara. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku belum menerima laporan adanya upaya makar di balik rencana demonstrasi pada 25 November 2016. Unjuk rasa ini terkait dengan dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Solid Gold
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |